Kekuasan
I.
DEFINISI
Pengertian
kekuasaan Menurut Max Weber
Menurut Max Weber dalam Buku
Wirtschaft und Gessellshaft pada tahun 1992 bahwa pengertian kekuasaan adalah
kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri
sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini (Macht
beduetet jede chance innerhalb einer soziale Beziehung den eigenen Willen
durchzusetchen auch gegen Widerstreben durchzustzen, gleichviel worauf diese
chance beruht).
Pengertian kekuasaan oleh Max Weber
ini dapat kita katakan bahwa kekuasaan adalah keegoisan dalam suatu kelompok
akan tetapi walaupun keegoisan tersebut memiliki pertentangan, tetap tidak
mampu melawan dikarenakan adanya kekuasaan tersebut.
Pengertian
Kekuasaan Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan
Selanjutnya, pengertian kekuasaan
yang hampir sama diungkapkan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yaitu:
Pengertian
kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau
sekelompok orang dapat menentukan (Power is a relationship in which one
person or group is able) tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah
tujuan dari pihak pertama (to determine the action of another in the
direction of the former’s own ends).
Pengertian kekuasaan Oleh Barbara Goodwin (2003)
Pengertian kekuasaan oleh ahli
politik kontemporer ini sedikit lebih kasar, menurutnya, pengertian kekuasaan
adalah: Kemampuan (Force is the ability) untuk
mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang
bersangkutan (to cause someone to act in a way which she would not
choose), dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan (left
to herself). Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu
yang bertentangan dengan kehendaknya (In other words to force someone
to do something against her will).
Berdasarkan pengertian kekuasaan
diatas, dapat diambil beberapa poin yaitu:
- Bahwa kekuasaan umumnya diselenggarakan melalui isyarat
jelas. Hal ini disebut dengan kekuasaan Manifes atau manifest
power.
- Kekuasaan yang lain, namun hanya kadang terjadi yaitu
kekuasaan implisit yang terjadi tanpa adanya isyarat yang jelas.
- Hal yang perlu ditekankan karena adanya kekuasaan
adalah adanya hak untuk mengadakan sanksi. Dalam menyelenggarakan
kekuasaan, banyak upaya yang dilakukan dalam bentuk sanksi untuk menegakkan
kekuasaan seperti koersi, persuasi dan cara lainnya.
II.
SUMBER – SUMBER
Sumber
kekuasaan menurut John Brench terdiri dari 5 yaitu:
- Kekuasaan
menghargai (reward power)
Kekuasaan yang didasarkan pada
kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada oang lain
yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah.
- Kekuasaan memaksa
(coercive power)
Kekuasaan berdasarkan pada
kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalua tidak memenuhi
perintah atau persyaratan
- Kekuasaan sah
(legitimate power)
Kekuasaan formal yang diperoleh
berdasarkan hokum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang
dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada
batas tertentu
- Kekuasaan
keahlian (expert power)
Kekuasaan yang didasarkan pada
persepsi atau keyakinan bahwa permberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau
pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi
- Kekuasaan rujukan
(referent power)
Kekuasaan yang dimiliki oleh
seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang
menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi.
Ada pun sumber kekuasaan itu
sendiri ada 3 macam,yaitu:
1.
Kekuasaan yang bersumber pada kedudukan
a.
Kekuasaan formal atau Legal (French & Raven 1959)
Contohnya komandan tentara, kepala
dinas, presiden atau perdana menteri.
Kendali atas sumber dan ganjaran
(French & Raven 1959)
Majikan yang menggaji
karyawannya, pemilik sawah yang mengupah buruhnya, kepala suku atau
kepala kantor yang dapat memberi ganjaran kepada anggota atau bawahannya.
b.
Kendali atas hukum (French & Raven 1959)
Kepemimpinan yang didasarkan pada
rasa takut. Contohnya perman-preman yang memunguti pajak dari pemilik toko.
Para pemilik toko mau saja menuruti kehendak para preman itu karena takut
mendapat perlakuan kasar. Demikian pula anak kelas satu SMP yang takut pada
senior kelas3 yang galak dan suka memukul sehingga kehendak seniornya itu
selalu dituruti.
c.
Kendali atas informasi (Pettigrew, 1972)
Siapa yang menguasai informasi
dapat menjadi pemimpin. Contohnya orang yang paling tahu jalan diantara
serombongan pendaki gunung yang tersesat akan menjadi seorang pemimpin. Ulama
akan menjadi pemimpin dalam agama. Ilmuan menjadi pemimpin dalam ilmu
pengetahuan.
d.
Kendali ekologik (lingkungan)
Sumber kekuasaan ini dinamakan
juga perekayasaan situasi .
• Kendali atas
penempatan jabatan.
Seorang atasan atau manager
mempunyai kekuasaan atas bawahannya karena ia boleh menentukan posisi
anggotanya.
• Kendali atas tata
lingkungan.
Kepala dinas tata kota berhak
memberi izin bangunan. Orang-orang ini menjadi pemimpin karena kendalinya
atas penataan lingkungan.
2.
Kekuasaan yang bersumber pada kepribadian.
Berasal dari sifat-sifat pribadi.
a.
Keahlian atau keterampilan (French & Raven 1959)
Contohnya pasien-pasien di rumah
sakit menganggap dokter sebagai pemimpin karena dokterlah yang dianggap sebagai
ahli untuk menyembuhkan penyakitnya.
b.
Persahabatan atau kesetiaan (French & Raven 1959)
Sifat dapat bergaul, setia kawan
atau setia kepada kelompok dapat merupakan sumber kekuasaan sehingga seseorang
dianggap sebagai pemimpin. Contohnya pemimpin yayasan panti asuhan dipilih
karena memiliki sifat seperti Ibu Theresa.
c.
Karisma (House,1977)
Ciri kepribadian yang menyebabkan
timbulnya kewibawaan pribadi dari pemimpin juga merupakan salah satu sumber
kekuasaan dalam proses kepemimpinan.
3.
Kekuasaan yang bersumber pada politik
a.
Kendali atas proses pembuatan keputusan (Preffer & Salanick, 1974)
Ketua menentukan apakah suatu
keputusan akan di buat dan dilaksanakan atau tidak.
b.
Koalisi (stevenson, pearce & porter 1985)
Ditentukan hak dan wewenang untuk membuat
kerjasama dalam kelompok.
c.
Partisipasi (Preffer, 1981)
Pempimpin yang mengatur
pastisipasi dari masing-masing anggotanya.
d.
Institusionalisasi
Pempimpin agama menikahkan suami
istri. Notaris atau hakim menentapkan berdirinya suatu perusahaan.
III.
JENIS KEKUASAAN
Dewasa ini telah dikenal berbagai
bentuk kekuasaan nan menjadi dasar jalannya pemerintahan. Bentuk-bentuk
kekuasaan tersebut umumnya didasarkan atas ideologi atau faham-faham tertentu.
Bila Anda pernah mendengar istilah monarki dan aristokrasi sesungguhnya Anda
telah mendengar jenis-jenis kekuasaan dan pemerintahan nan telah dikenal di
global ini. Mari kita mengenal lebih dekat teori-teori kekuasaan tersebut
1. Monarki
Jenis kekuasaan ini berpusat pada
satu orang sebagai pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasan tersebut umumnya
dikenal sebagai raja. Oleh sebab itu, jenis pemerintahan ini biasanya berbentuk
kerajaan. Dalam praktiknya, raja memegang penuh kendali negara. Namun demikian,
biasanya jalannya pemerintahan dikendalikan oleh perdana menteri nan diawasi
langsung oleh parlemen. Inggris, Jepang, Spanyol, Belanda, dan Norwegia
merupakan segelintir negara nan masih menerapkan sistem monarki dalam jalannya
pemerintahan mereka.
Sistem monarki bisa dibagi menjadi
dua, yakni monarki mutlak dan monarki konstitusional. Monarki mutlak berarti
kepala negara dan pemerintahan dipegang penuh oleh raja. Tidak ada sistem
pemilihan perdana menteri dan juga tak ada sistem partai politik dalam jalannya
pemerintahan. Salah satu negara nan masih menjalankan sistem pemerintahan ini
ialah Saudi Arabia. Bentuk monarki konstitusional terjadi ketika raja berbagi
kekuasaan dengan perdana menteri. Artinya, raja bertindak sebagai kepala negara
dan perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan.
Sistem monarki atau kerajaan
mendapatkan kritikan nan cukup pedas dari sejumlah ahli politik dan hukum.
Sistem kerajaan bertumpu pada seorang raja nan memimpin, sehingga aspirasi dari
rakyat akan sulit direalisasikan apabila mendapati seorang raja nan tiran atau
otoriter.
Sistem kerajaan juga merupakan
sistem pemerintahan nan berlangsung dengan kekuasaan nan diwariskan dari
generasi ke generasi. Tentu saja penerima tahta kekuasaan tersebut ialah anak
raja atau keluarga dari raja sebelumnya. Metode pengalihan kekuasaan dengan
pewarisan bisa menimbulkan kontradiksi dan ketidakpuasan dari pihak lain.
Sehingga sistem kerajaan akan cenderung dekat dengan penggulingan kekuasaan
2. Aristokrasi
Bentuk Aristokrasi terjadi ketika
kendali pemerintahan atau kekuasaan tak hanya dipegang oleh satu orang, seperti
raja atau ratu. Bentuk kekuasaan ini menggambarkan bahwa kekuasaan dipegang
oleh sekelompok orang nan berpengaruh baik itu dari segi kekayaan (bangsawan)
maupun dari segi keilmuwan. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem monarki.
Namun demikian, suatu teori menggambarkan bahwa sistem aristokrasi terjadi
ketika terjadi revolusi bentuk pemerintahan monarki menjadi aristokrasi.
3. Demokrasi
Pada jenis kekuasaan ini, rakyat
memegang kendali penuh atas jalannya roda pemerintahan. Pemerintahan akan
berjalan jika memang rakyat berkehendak. Sebaliknya, rakyat juga dapat
menghentikan jalannya pemerintahan jika memang rakyat tak puas terhadap kinerja
pemerintahan.
Menurut bentuknya, sistem demokrasi
bisa dibagi menjadi dua macam, yakni demokrasi langsung atau demokrasi
perwakilan. Sinkron namanya, demokrasi langsung memberikan kebebasan penuh
terhadap rakyat dalam memberikan aspirasinya tanpa harus diwakilkan kepada
orang lain. Kebalikan dari demokrasi langsung ialah demokrasi perwakilan. Pada
demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil nan sinkron dengan kriteria dan
kemudian aspirasi dari rakyat dipercayakan penuh kepada wakil rakyat tersebut.
Sistem demokrasi merupakan sistem
pemerintahan nan paling banyak dipegang oleh negara-negara dunia. Sistem
demokrasi nan berasal dari revolusi bangsa Eropa pada abad pertengahan. Sistem
demokrasi dianggap sebagai sistem nan paling ideal oleh berbagai pemikir dan
ilmuan saat ini.
Namun pada penerapannya sistem
demokrasi tak semulus dengan teorinya. Sistem demokrasi bagaikan sebuah sistem
nan bisa dimanipulasi menurut para pengunjuk rasa Occupy Wall Street di tahun
2011. Para pengunjuk rasa menduga kuat bahwa pengambil kebijakan negara Amerika
Perkumpulan bukanlah Presiden atau para anggota Parlemen, namun penentu
kebijakan negara AS selama ini justru para pemilik kapital (kapitalis),
investor, dan para bankir nan berdiam di Wall Street.
Tidak hanya di Amerika Perkumpulan
kenyataan memanipulasi pemerintahan demokrasi terjadi. Di Indonesia pun kita
bisa merasakan hal tersebut. Lihatlah bagaimana sejumlah kebijakan nan
seharusnya berpihak pada rakyat tetapi malah mementingkan para pengusaha dan
investor. Sejumlah BUMN dijual ke partikelir dan asing, padahal dengan BUMN
tersebut bisa sebagai sektor pemasukan pemerintah buat memenuhi kesejahteraan
rakyat. Dalih profesionalitas dan pemugaran sistem manajemen BUMN pun
dikemukakan pemerintah.
Indonesia telah beberapa kali
mengubah model penerapan demokrasi. Mulai dari awal kemerdekaan hingga saat
ini, bangsa Indonesia masih mencari model kekuasaan nan cocok buat kebudayaan
dan nilai-nilai luhur bangsa. Demokrasi Terpimpin pernah dirasakan oleh rakyat
Indonesia nan hayati pada masa kekuasaan Bapak Soekarno.
Pada peralihan kekuasan dari Bapak Soekarno
ke Soeharto, Indonesia berubah model demokrasinya menjadi demokrasi Pancasila.
Dengan tujuan mengembalikan model pemerintahan ke bentuk nan diharapkan oleh
para penggagas Pancasila pada awal kemerdekaan. Namun sayang, niat tersebut tak
semudah nan digembar-gemborkan oleh pemerintah saat itu. Malah Indonesia
dipimpin oleh sebuah presiden nan mutlak dan memerintah paling lama di dalam
sejarah penerapan demokrasi.
Maka para ahli sejarah dan politik
menyebut masa pemerintahan Bapak Soeharto sebagai rezim orde baru. Kata rezim
tersebut menandakan bahwa kekuasaan dipegang oleh sebuah golongan atau
kelompok. Berakhir rezim orde baru tak berarti Indonesia mengambil bentuk
demokrasi nan ideal bagi kesejahteraan rakyatnya, malah bangsa Indonesia keluar
dari rezim orde baru menuju sistem demokrasi liberal.
Kata liberal tersebut menempel pada
demokrasi dengan maksud menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi
nan bersifat liberal. Liberal nan dimaksud ialah liberalisme pada sektor-sektor
publik. Liberalisme sektor ekonomi, sosial, pendidikan bahkan pada sektor
kesehatan tengah terjadi pada masa kini.
Ya, tak ada sistem kekuasaan nan
sempurna. Setiap model kekuasaan mempunyai segi kelemahan. Dengan belajar
mengenai teori-teori kekuasaan ini diharapkan kita bisa menjadi seorang nan
paham dan kritis terhadap pembahasan ini.
Sumber :
